Serangan Siber Bobol Data Pajak Prancis, Ratusan Ribu Warga Terdampak

Serangan Siber Hantam Sistem Pajak Prancis, 678 Ribu Data Warga Terdampak

Sistem Direktorat Jenderal Keuangan Publik Prancis (DGFiP) menjadi sasaran serangan siber yang menyebabkan data ratusan ribu warga dan profesional terekspos. Pemerintah Prancis menyebut sedikitnya 678 ribu orang terdampak dalam insiden tersebut.

Kasus ini mulai diketahui setelah seorang peretas yang menggunakan nama ZeroBytes mengklaim telah berhasil masuk ke sistem pemerintah Prancis. Klaim tersebut kemudian muncul di forum peretasan PwnForums pada 12 Agustus 2026, bersamaan dengan penawaran database yang disebut berasal dari hasil pencurian.

Penyelidikan yang dilakukan otoritas Prancis menemukan adanya akses tidak sah terhadap sistem dan pengambilan sejumlah data. Informasi yang terdampak berkaitan dengan data perpajakan dan informasi bisnis.

Data apa saja yang terdampak?

Informasi yang disebut ikut terekspos antara lain:

Data pajak penghasilan Informasi terkait rasio pajak keluarga Tarif pemungutan pajak Nama perusahaan Nomor identitas perusahaan atau SIREN

Meski demikian, pemerintah Prancis menyatakan bahwa akun pengguna tidak ikut menjadi sasaran. Data login seperti ID pengguna dan kata sandi disebut tetap terlindungi.

Sistem pertanahan juga diklaim ditembus

Selain sistem perpajakan, ZeroBytes mengaku mendapatkan akses ke Serveur Professionnel de Données Cadastrales (SPDC), sebuah sistem yang berkaitan dengan informasi pertanahan dan kepemilikan properti di Prancis.

Sistem tersebut memiliki data dalam jumlah sangat besar. Namun, proses pengambilan data disebut cukup kompleks sehingga pelaku akhirnya menghentikan aktivitasnya setelah memperoleh sekitar 252 ribu data.

Informasi pertanahan yang dapat diakses mencakup data seperti alamat dan ukuran properti.

Setelah mengetahui adanya pencurian informasi, DGFiP melaporkan insiden tersebut kepada CNIL, otoritas perlindungan data Prancis.

Pemerintah melakukan investigasi

Otoritas pajak Prancis kemudian membatasi akses terhadap sistem informasi yang dianggap sensitif. Investigasi dilakukan bersama ANSSI, badan keamanan siber nasional Prancis, untuk mengetahui sejauh mana dampak serangan tersebut.

Pemerintah juga berencana memberi tahu pengguna yang terkena dampak melalui email atau surat resmi. Pemberitahuan tersebut akan berisi informasi mengenai jenis data yang terdampak serta langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko.

Bukan kasus pertama

Serangan terhadap sistem pajak ini menambah panjang daftar insiden kebocoran data yang menargetkan lembaga pemerintahan Prancis.

Sebelumnya, puluhan juta informasi pribadi dari France Travail, lembaga ketenagakerjaan nasional Prancis, dilaporkan terkena serangan. Kasus lain juga menimpa database FICOBA yang berkaitan dengan informasi rekening bank serta France Titres, lembaga yang menangani berbagai dokumen administratif.

Rangkaian insiden tersebut menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan dengan jumlah data masyarakat yang sangat besar tetap menjadi target menarik bagi pelaku serangan siber.

Bagi masyarakat, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa kebocoran data tidak selalu berarti kata sandi atau akun berhasil diambil alih. Informasi seperti data pajak, identitas perusahaan, alamat, dan informasi properti juga dapat memiliki nilai bagi pelaku kejahatan siber.